Dalam wawancaranya dengan CNBC tanggal 14 kemarin, Vladimir Putin mengatakan bahwa aset kripto memiliki hak untuk eksis dan memungkinkan untuk menjadi alat pembayaran.

Namun disamping itu, Vladimir Putin merasa jika saat ini terlalu cepat untuk membicarakan pemakaian uang digital sebagai perdagangan minyak dan komoditas lain yang menjadi sebagian besar ekspor Rusia.

Rusia telah mencari alternatif terhadap perdagangan dalam dolar AS sejak dikenakan sanksi pada tahun 2014 menyusul aneksasi Crimea.

Putin menuduh AS menggunakan dolar AS sebagai senjata ekonomi. "Bagi saya, AS membuat kesalahan yang sangat besar dengan menggunakan dolar AS sebagai alat sanksi, mereka melakukan ini karena mereka mencegah pembayaran dalam dolar AS untuk produk yang terkena sanksi" jelas Vladimir Putin.

"Tidak mungkin bagi Rusia untuk menerima uang dari rekan bisnis untuk produk yang dikirimkan dalam dolar AS" tambah Vladimir Putin.

Vladimir Putin merasa Rusia dipaksa sehingga tidak memiliki pilihan lain selain beralih ke penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lain.

Selain itu, Vladimir Putin berkata negara-negara lain yang menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan atau sebagai alat pembayaran melihat apa yang terjadi kepada Rusia. Negara-negara tersebut memiliki kecemasan bahwa dolar AS dapat dipakai untuk mengenakan sanksi ekonomi terhadap mereka.

Maka dari itu, negara lain mulai mengurangi kepemilikan dolar AS dan menggunakannya lebih sedikit sebagai alat pembayaran. yang akibatnya, mitra dan sekutu terdekat AS mulai mengurangi penggunaan dan cadangan dolar AS.

Komunitas kripto berpendapat uang desentralistik akan menggantikan uang fiat yang diterbitkan oleh pihak bank sentral.

Bank sentral Rusia telah berulang kali mengingatkan investor bahwa pasar kripto sangat volatil dan uang digital tidak diizinkan sebagai metode pembayaran dalam negeri. namun Rusia tidak memiliki rencana pelarangan seperti Tiongkok, jelas Wakil Menteri Keuangan Alexei Moiseev.

Toleransi Vladimir Putin terhadap kripto diutarakan di saat Gedung Putih AS mempertimbangkan gerakan umum untuk mengkaji dan mengkoordinasi kebijakan kripto bagi administrasi Presiden Biden yang dapat melahirkan regulasi baru.