Jepang tengah berencana untuk mengubah Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri untuk membawa pertukaran kripto di bawah lingkup undang-undang yang mengatur bank.
.jpg)
Amandemen yang diusulkan sedang dilakukan untuk mencegah negara-negara yang terkena sanksi melakukan tindakan mengelak dengan menggunakan aset kripto.
Kepala Sekertaris Kabinet, Hirokazu Matsuno, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk merevisi undang-undang valuta asing untuk memasukkan pertukaran kripto.
.jpg)
Dan Perdana Menteri, Fumio Kishida, juga mendukung revisi yang diusulkan dan menyerukan langkah terkoordinasi dengan sekutu Barat untuk menegakkan undang-undang baru.
.jpg)
Di bawah undang-undang valuta asing yang direvisi, pertukaran kripto, seperti halnya bank, akan diminta untuk memverifikasi dan menandai transaksi yang terkait dengan individu atau kelompok Rusia yang terkena sanksi.
Jepang, bersama dengan sebagian besar sekutu Baratnya telah melakukan berbagai sanksi keuangan terhadap Rusia setelah tindakannya di Ukraina, badan pengatur keuangan di negara itu meminta pertukaran kripto untuk menahan diri dari mengizinkan transaksi.