Kebijakan Pajak Kripto India menjadi semakin Rumit menjelang Undang-Undang Pajak baru mulai berlaku.
%20(1)%20(1).jpg)
Kebijakan Pajak Baru akan berlaku sejak 1 April mendatang, banyak ahli mengeklaim Klarifikasi terbaru ini bagaikan Lonceng Kematian bagi para Investor Kripto di India.
Sebuah Catatan Parlemen baru menjawab pertanyaan tentang Kebijakan Pajak Baru pada Aset Digital Virtual, yang menunjukkan bahwa Investor tidak dapat mengimbangi Kerugian mereka dari satu Aset Digital terhadap keuntungan yang lain.
Contoh, jika seorang menginvestasikan $1000 masing-masing Bitcoin dan Ethereum, dan kemudian memperoleh keuntungan sebesar $100 pada Bitcoin dan kerugian $100 pada Ethereum, maka pedagang harus tetap membayar pajak 30% pada keuntungan Bitcoin tanpa memperhitungkan kerugian pada Ethereum.
Pendiri WazirX, Nischal Shetty, menyebut kebijakan Pajak Regresif dan tidak dapat dipercaya, tetapi tetap berharap Pemerintah akan mengubah pendiriannya.
%20(1).jpg)
"Memperlakukan keuntungan dan kerugian dari setiap pasangan pasar secara terpisah akan mencegah partisipasi Kripto dan menghambat pertumbuhan Industri, sangat disayangkan, dan kami mendesak Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali hal ini." ujar Nischal Shetty.
Terlepas dari beban terbaru untuk memperlakukan setiap pasangan perdagangan Kripto secara independen, pengurangan pajak 1% pada sumber pada setiap transaksi juga dikritik oleh pengusaha Kripto, terutama Bursa, karena mereka percaya itu akan mengeringkan Likuiditas.
Negara-negara seperti Thailand dan Korea Selatan juga telah mengusulkan Pajak Kripto yang sama tinggi, namun kebijakan tersebut telah dibatalkan karena Pemerintah memahami hal itu akan menghambat pertumbuhan Industri yang baru lahir.
HARGA BITCOIN SAAT INI :
HARGA ETHEREUM SAAT INI :
Tertarik untuk memiliki Bitcoin atau Ethereum ? Anda bisa membelinya di Binance, Tokocrypto, dan Indodax, 3 Bursa Kripto yang saat ini paling banyak digunakan oleh Investor / Trader di Indonesia.
Bursa Kripto lainnya silahkan lihat DISINI