Sebelumnya, pada akhir April lalu, Presiden Republik Afrika Tengah, Faustin Archange Touadera, telah menetapkan Kerangka Peraturan untuk Kripto di Negara tersebut dan mengadopsi Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Sah (Legal Tender)
Dan pada 24 Mei kemarin, mengumumkan Rencana untuk meluncurkan Crypto Hub yang disebut Sango.
Sango digambarkan sebagai Inisiatif Kripto pertama di Republik Afrika Tengah, Pusat Hukum untuk Bisnis terkait Kripto yang mencakup Kebijakan Ekonomi termasuk tidak ada Pajak Perusahaan atau Pendapatan dan Pembuatan Pulau Kripto Virtual dan Fisik.
Sebuah Dokumen Resmi yang menguraikan Proyek Sango menyatakan bahwa Republik Afrika Tengah menerima Persetujuan untuk Dana pembangunan senilai $35 juta dari Bank Dunia untuk Digitalisasi Sektor Publik.
Namun Juru Bicara Lembaga tersebut mengatakan kepada Bloomberg melalui email, bahwa hibah yang baru-baru ini disetujui, tidak terkait dengan Inisiatif Kripto apa pun. dan Bank Dunia tidak mendukung Sango.
Hibah $35 juta dari Bank Dunia dimaksudkan untuk memperbarui dan mendigitalkan Sistem Manajemen Keuangan Publik yang ada seperti meningkatkan Pembayaran Bank Digital.
Dalam pernyataannya, Bank Dunia menambahkan secara fisik tidak mungkin bagi Lembaga tersebut untuk mendanai Proyek Sango dan menyatakan ketidaksetujuan atas Adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran Sah di Republik Afrika Tengah.
“Kami memiliki kekhawatiran mengenai Transparansi serta Implikasi Potensial untuk Inklusi Keuangan, Sektor keuangan dan Keuangan Publik pada umumnya, di samping Kekurangan Lingkungan.”
Langkah Republik Afrika Tengah ini juga membuat marah Gubernur Bank of Central African States (BEAC), Abbas Mahamat Tolli, dan telah menulis surat kepada Menteri Keuangan CAR Herve Ndoba.
Dalam suratnya, Abbas Mahamat Tolli menulis undang-undang baru menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk membentuk Mata Uang Afrika Tengah di luar kendali BEAC yang dapat bersaing atau menggantikan Mata Uang Legal, yang dapat membahayakan Stabilitas Moneter.
HARGA BITCOIN SAAT INI :