Seorang anggota majelis Kongres Nasional Argentina telah memperkenalkan undang-undang yang akan memungkinkan pekerja di negara tersebut menerima sebagian atau seluruh gaji mereka dalam bentuk kripto.
Melalui cuitan akun Twitternya, anggota Deputi Argentina, Jose Luis Ramon, mengatakan bahwa RUU Kripto yang diusulkannya akan berlaku untuk siapa saja yang bekerja sebagai eksportir layanan dan mereka yang bergantung pada majikan untuk mendapatkan penghasilan.
Jika undang-undang tersebut disahkan, itu akan memungkinkan pekerja tersebut memilih untuk menerima gaji penuh atau sebagian dalam mata uang kripto atau peso Argentina.
Idenya adalah pekerja dapat memperkuat otonomi mereka dan mempertahankan daya beli dari remunerasi mereka," ujar Luis Ramon.
"Inisiatif ini berasal dari kebutuhan untuk mempromosikan otonomi yang lebih besar dan tata kelola upah, tanpa menyiratkan hilangnya hak atau paparan situasi pelecehan dalam kerangka hubungan kerja"
Menurut outlet berita lokal La Nueva Manana, pekerja yang menyediakan layanan di luar negeri seperti mengekspor tidak perlu mengubah pendapatan kripto mereka ke peso Argentina seperti yang mereka lakukan dengan mata uang asing lainnya.
Undang-undang 27.54 disahkan oleh Kongres Nasional Argentina pada Desember 2019, menetapkan pajak 30% untuk mata uang asing, tetapi Bitcoin dan token lainnya mungkin tidak termasuk dalam kerangka hukum ini.
RUU Kripto harus disahkan oleh Deputi Argentina dan Senat sebelum dikirim ke Presiden Alberto Fernandez untuk persetujuan.
RUU yang diusulkan datang saat beberapa anggota parlemen di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan mendorong kejelasan peraturan atau adopsi langsung kripto.
Bulan lalu, El Salvador mengesahkan undang-undang yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah (Legal Tender), mulai berlaku pada 7 September 2021.
Anggota Kongres di Brasil dan Panama juga telah mengindikasikan bahwa mereka akan mendorong bentuk undang-undang yang mendukung kripto.
HARGA BITCOIN SAAT INI :